NARAI HABAR.COM BANJARMASIN – Massa dari LSM Gentara, JAMAK dan LP2K melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel, Senin (22/1/2024) pagi.
Puluhan massa tersebut menyampaikan aspirasi dan laporan kepada Kejati Kalsel terkait praktik dugaan korupsi di lingkungan Dinas di Kalimantan Selatan.
Skandal Korupsi Proyek-Proyek Infrastruktur Guncang Kalimantan Selatan: Dugaan Ketidaksesuaian dan Keterlambatan Pekerjaan
Data terbaru dari Satuan Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Kalimantan Selatan mengungkap skandal serius di beberapa proyek infrastruktur, memicu keraguan terhadap kualitas pelaksanaan dan integritas pengelolaan dana publik.
1. Proyek Peningkatan Dermaga Sungai Pasar Lima Kota Banjarmasin Tahap IV
– Nilai Proyek: Rp.17.19 miliar (APBN 2023)
– Pelaksana Proyek: PT. Robinson Maju Bersama
– Dugaan: Keterlambatan pekerjaan yang signifikan dan kurangnya pengawasan. Penyelidikan terhadap spesifikasi pekerjaan, terutama mutu beton dan material, diminta oleh pihak terkait.
2. Proyek Peningkatan Dermaga Sungai Desa Pendalaman Baru Kecamatan Barambai Kabupaten Barito Kuala Tahap III
– Nilai Proyek: Rp.14.30 miliar (APBN 2023)
– Pelaksana Proyek: PT. SAMUDRA ANUGRAH INDAH PERMAI
– Dugaan: Keterlambatan dan ketidaksesuaian pekerjaan beton dengan kontrak. Penggunaan molen alih-alih ready mix menjadi sorotan, bersama dengan biaya mobilisasi yang dianggap tidak sesuai.
3. Proyek Pembangunan Halte Sungai Kabupaten Tapin 3 Unit di Desa Rawana Hulu, Desa Teluk Haur, dan Desa Sawaja 2
– Nilai Proyek: Rp.6.61 miliar (APBN 2023)
– Pelaksana Proyek: PUYANG SERUNTING SAKTI, CV
– Dugaan: Penyelidikan terhadap spesifikasi pekerjaan, dengan kekhawatiran pelaksanaan asal-asalan dan volume pekerjaan yang diragukan.
Pada bagian Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarbaru juga terungkap dugaan ketidaksesuaian volume pekerjaan pada proyek pemeliharaan jalan lingkungan, jaringan irigasi, dan rehabilitasi sarana air limbah. Proses Pengadaan Langsung(Non Tender) dianggap mencurigakan dan mungkin terlibat dalam praktik KKN.
Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tabalong juga tidak luput dari sorotan, dengan dugaan kurangnya kesesuaian volume pekerjaan pada proyek rehab gedung wisma tamu dan rehab gedung pendopo, serta potensi indikasi KKN dalam proses E-Purchasing pada proyek belanja makanan dan minuman.
Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tanah Bumbu menghadapi tuduhan serius terkait ketidaksesuaian volume pekerjaan, pelaksanaan asal-asalan, dan keterlibatan perusahaan yang seharusnya di blacklist dalam proyek pemeliharaan gedung kantor DPRD.
Terakhir, pada bagian Satuan Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut, ditemukan dugaan ketidaksesuaian proses lelang pada proyek belanja modal bangunan gedung kantor-pembangunan terminal Pelaihari.
Koordinator aksi Anto dari LSM Gentara Kalsel, Pihak berwenang diminta menyelidiki potensi persekongkolan dan memeriksa mutu beton pekerjaan yang diduga tidak sesuai spesifikasi, bersama dengan volume pekerjaan yang dipertanyakan.
Nampak hadir Ketua LSM LP3K Akhmad Bahrani alias Bram dan Gerakan Rakyat Anti Korupsi (Gerak Kalsel) Mahyuni
Terakhir Anto berharap Kejaksaan Tinggi Kalsel memberikan jawaban dalam 15 hari kerja.(Nd)
